ISTANA CERITA Pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Rabu (30/10/2019), memberi sinyal koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mulai rapuh. Dalam pertemuan yang digelar di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, keduanya sepakat untuk memperkuat sistem check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR. Partai Nasdem yang menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah dianggap bermanuver dan berupaya membangun poros politik baru. Sikap ini mendapat kritik dari salah satu mitra koalisinya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P).
Politik dua kaki Wakil Sekjen PDI-P Arif Wibowo mengingatkan agar Nasdem tidak mempraktikan politik dua kaki dengan menjajaki kerja sama dengan PKS. “Kami meminta kepada semua partai koalisi untuk taat asas, untuk menjaga sikap dan tindakan yang etis sebagai partai koalisi pemerintahan,” ujar Arif saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019). “Dengan demikian setiap partai koalisi pendukung pemerintah seharusnya tidak boleh (mempraktikan) politik dua kaki,” ucap dia. Menurut Arif, semua parpol koalisi memiliki kewajiban untuk mengawal pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin supaya dapat berjalan dengan baik.
Dengan demikian, pemerintah mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjalankan pembangunan selama lima tahun ke depan. “Sebagai partai utama koalisi pemerintahan kita tentu bermaksud mengingatkan pada semua partai yang selama ini sudah menyatakan komitmennya bekerja dengan baik untuk memenangkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” kata Arif.
Poros koalisi baru Sementara itu, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menilai pertemuan antara Surya Paloh dan Sohibul Iman tidak bisa dilepaskan dari kontestasi Pilpres 2024. “Tentunya ini kan terkait dengan 2024, ini sudah jelas 2024 itu siapa ke mana. langkah-langkah itu yang mungkin dilakukan oleh Pak Surya Paloh,” ujar Lodewijk.
Meski pilpres baru akan digelar dalam lima tahun ke depan, ia menganggap wajar jika ada parpol yang mulai melakukan manuver politik sejak sekarang. Menurut Lodewijk, komunikasi politik harus segera dibangun sebagai upaya awal penjajakan masing-masing partai.
No comments:
Post a Comment